05
Jun
garudaglobal.net — Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa dokumen arus kas dari enam lokasi strategis di Jakarta pada Rabu (3/6/2026) guna mengusut dugaan distorsi pasar pada tata kelola program MBG. Penyelidikan difokuskan pada benturan kepentingan penunjukan vendor logistik. Distorsi tata kelola ini mengancam efisiensi fiskal negara di tengah lonjakan anggaran program pemenuhan gizi yang menembus angka Rp268 triliun. Intervensi sepihak terhadap sistem verifikasi mitra berisiko menurunkan kredibilitas investasi publik. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengonfirmasi adanya aliran insentif harian bernilai miliaran rupiah yang mengalir ke entitas non-kualifid. “Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan terafiliasi di antaranya…