garudaglobal.net — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak mengutak-atik alokasi dana program unggulan di tengah upaya pengetatan fiskal tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun pemerintah tengah merancang langkah efisiensi anggaran guna mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.
Hingga 9 Maret 2026, realisasi serapan anggaran MBG tercatat telah mencapai Rp 44 triliun. Anggaran ini telah dirasakan manfaatnya oleh 61,62 juta jiwa dari total target 82,9 juta penerima tahun ini. Airlangga menekankan bahwa pemangkasan anggaran hanya akan menyasar Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di berbagai kementerian dan lembaga yang dinilai tidak mendesak, demi menjaga defisit APBN agar tidak melampaui ambang batas 3 persen.
Optimalisasi Serapan dan Ruang Efisiensi Cara Belanja
Meskipun pagu anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun tidak dipotong secara nominal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya ruang untuk melakukan efisiensi dalam mekanisme pelaksanaannya. Menkeu menilai bahwa optimalisasi cara belanja dapat menekan inefisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Fokus utama saat ini adalah memperbaiki tata kelola distribusi pangan agar lebih tepat sasaran dan meminimalisir kebocoran di tingkat daerah.
“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus… hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya pada Senin, 16 Maret 2026. Ia berpendapat bahwa efektivitas program gizi nasional ini tidak harus selalu bergantung pada penyerapan penuh alokasi dana jika manajemen di lapangan sudah berjalan dengan efisien dan transparan.
Pengawasan Ketat Terhadap Isu Mark Up Bahan Baku
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama aparat penegak hukum mulai mengintensifkan pengawasan terhadap rantai pasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Munculnya laporan mengenai dugaan mark up harga bahan baku di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi perhatian serius. Guna menjaga integritas program, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut memetakan titik rawan penyimpangan dalam ekosistem MBG sebagai langkah pencegahan dini agar dana triliunan rupiah tersebut benar-benar tersalurkan untuk perbaikan gizi rakyat.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” tegas Airlangga Hartarto, dikutip dari Antara. Kepastian ini memberikan jaminan keberlanjutan bagi 23 ribu SPPG yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Dengan koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga pengawas, pemerintah optimis bahwa program strategis ini akan tetap menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di masa depan.
Keberlanjutan program MBG dan Koperasi Desa di tengah tekanan harga minyak dunia menunjukkan prioritas pemerintah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Penuntasan krisis fiskal melalui efisiensi yang terukur diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi secara maksimal. ***
