GarudaGlobal.net – Ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatra memantik perhatian global. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, memastikan kayu tersebut berasal dari pembalakan liar yang telah lama menggerus kawasan perbukitan.
Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan TikTok @riekediahp_official, Senin (1/12/2025). Ia menjelaskan bahwa pembukaan hutan dilakukan sebelum alih fungsi lahan menjadi kebun sawit. Pemerintah daerah kini menyiapkan moratorium sawit di perbukitan.
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Sumatra Utara terus dilakukan, meski akses lapangan masih sulit. Sementara itu, video banjir yang menyeret kayu di Tapanuli Selatan dan Tapteng memicu diskusi publik tentang posisi Indonesia dalam pengelolaan hutan di mata dunia.
Kementerian Kehutanan merespons dengan investigasi menyeluruh. Dirjen Gakkum, Dwi Januanto Nugroho, Minggu (30/11), menyatakan bahwa sumber kayu bisa berasal dari berbagai kondisi alami maupun legal. Namun indikasi pelanggaran tetap menjadi fokus.
Gakkum mencatat sejumlah kasus pada 2025 yang menunjukkan pola kejahatan lintas daerah. Di Aceh Tengah ditemukan 86,60 meter kubik kayu ilegal. Di Solok, 152 batang kayu dan alat berat disita. Operasi Mentawai dan Gresik mengungkap 4.610,16 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT bermasalah.
Dwi menegaskan bahwa kejahatan kehutanan kini memanfaatkan celah dokumen legal. Penghentian sementara layanan SIPuHH dilakukan untuk menghambat praktik pencucian kayu.
Dari parlemen, anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, menyebut fenomena tersebut sebagai sinyal lemahnya pengawasan hutan. Ia meminta audit izin serta penguatan mitigasi bencana agar Indonesia tidak dipandang abai oleh komunitas global.
Arif Rahman meminta investigasi menyeluruh terhadap pemegang HPH dan HTI. Ia mendesak evaluasi Kemenhut sebagai bagian dari reformasi sektor kehutanan.
Foto kayu menumpuk di Pantai Parkit yang viral di Instagram @undercover.id memperkuat perhatian publik dan dunia terhadap kondisi hutan Indonesia. (*)
