GarudaGlobal.net — Stabilitas operasional Board of Peace (BoP), organisasi internasional yang diprakarsai Donald Trump, kini menghadapi tantangan kredibilitas serius. Pasca-serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran melalui Operation Lion’s Roar pada akhir Februari, fokus kebijakan luar negeri global mengalami pergeseran drastis. Akibatnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengonfirmasi bahwa seluruh agenda pembahasan di dalam dewan tersebut saat ini berstatus ditangguhkan (on hold).
Langkah penangguhan ini diambil di tengah upaya BoP yang sebelumnya telah menghimpun komitmen dana rekonstruksi senilai 7 miliar dolar AS untuk kawasan Gaza. Namun, eskalasi di Selat Hormuz telah mengubah prioritas risiko bagi negara-negara anggota. “Ya ini sekarang pembicaraan BOP semuanya kan on hold ya. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” tegas Sugiono kepada reporter pada Rabu (4/3/2026), sembari menambahkan bahwa pemerintah terus mengoordinasikan langkah dengan mitra strategis di kawasan Teluk.
Risiko Reputasi dan Tekanan Stakeholder Domestik
Secara fundamental, model tata kelola BoP yang tersentralisasi pada figur Trump memicu skeptisisme di pasar diplomasi internasional. Piagam organisasi yang tidak mencantumkan terminologi “Palestina” secara eksplisit menjadi poin kerentanan yang dimanfaatkan oleh oposisi dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Desakan untuk menarik diri dari keanggotaan mulai menguat dari berbagai sektor, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah akademisi yang mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap reputasi Indonesia sebagai aktor netral.
Dari sisi legislatif, kritik tajam muncul terkait prosedur keanggotaan yang dinilai melompati mekanisme ratifikasi parlemen. Kelompok masyarakat sipil, termasuk YLBHI, menyoroti potensi pelanggaran konstitusi dalam Pasal 11 UUD 1945. Meskipun Indonesia telah menjanjikan kontribusi 8.000 personel militer ke dalam International Stabilization Force (ISF), ketidakpastian keamanan di Timur Tengah membuat implementasi komitmen tersebut menjadi risiko tinggi yang memerlukan perhitungan ulang secara komprehensif.
Opsi Exit Strategy dan Posisi Tawar Indonesia
Presiden Prabowo Subianto mempertahankan posisi yang sangat terkalkulasi dalam menghadapi gejolak ini. Dalam pertemuan tertutup dengan para pemimpin organisasi Islam pada 5 Maret 2026, Presiden menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat kondisional. Jika BoP gagal berfungsi sebagai platform diplomasi yang menguntungkan bagi kedaulatan Palestina dan kepentingan nasional, Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil opsi keluar.
Strategi “jalan tengah” yang diusulkan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyarankan agar Indonesia memanfaatkan status penangguhan saat ini sebagai instrumen negosiasi untuk mendorong de-eskalasi militer. Bagi para analis bisnis internasional, langkah Indonesia dalam mengelola krisis BoP ini akan menjadi indikator krusial bagi dunia dalam menilai ketahanan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah tekanan polarisasi kekuatan besar dunia. ***
