GarudaGlobal.net — Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan pembukaan lahan pada masa jabatannya tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penjelasan itu ia sampaikan dalam podcast CURHAT BANG bersama Denny Sumargo yang tayang dan dikutip Rabu (3/12/2025).
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung,” ujarnya. Ia menyebut narasi yang mengaitkan banjir Sumatera dengan satu figur adalah reduksi yang mengabaikan ekosistem kebijakan yang lebih luas.
Menurut Zulhas, pembukaan lahan pada masanya berada dalam kerangka kebutuhan pangan nasional. Pada saat impor tinggi, pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang produksi. “Kita harus penuhi kebutuhan hidup manusia,” katanya.
Perambahan dan Peta Risiko Nasional
Menanggapi situasi Tesso Nilo, ia mengakui adanya jutaan hektare perambahan ilegal yang tidak mudah dihentikan. Ia menilai percepatan pemulihan yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan langkah penting untuk menutup celah kerusakan hutan di masa depan.
Ia juga menyinggung tekanan regulasi global seperti EUDR yang menambah beban kepatuhan bagi komoditas sawit, karet, dan kopi. Dalam pandangannya, kebijakan lingkungan internasional harus dilihat sebagai variabel ekonomi-politik yang tak terpisah dari produksi nasional.
Zulhas menegaskan bahwa isu kerusakan ekologis adalah hasil interaksi kebijakan, ekonomi, dan governance, bukan akibat satu keputusan kementerian.
