garudaglobal.net — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menghentikan kontrak pengadaan kendaraan niaga dari India yang bernilai fantastis, yakni Rp24,66 triliun. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut siap menyerap segala risiko komersial serta potensi penalti bisnis jika pemerintah memberikan instruksi pembatalan demi memprioritaskan industri domestik.
Perusahaan tercatat telah mengeksekusi pembayaran uang muka (down payment) sebesar 30 persen, atau setara dengan Rp7,39 triliun, untuk total 105.000 unit kendaraan dari pabrikan Tata Motors dan Mahindra & Mahindra Ltd. Meski terdapat komitmen finansial yang besar, Mota menekankan bahwa loyalitas perusahaan tetap berada pada kebijakan nasional dan kepentingan publik di atas kewajiban kontraktual dengan mitra asing.
Menakar Dampak Makroekonomi Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyuarakan oposisi keras terhadap kesepakatan ini karena dinilai berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi nasional. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, berpendapat bahwa penggunaan dana APBN untuk impor skala besar justru mencederai sektor manufaktur dalam negeri serta menghambat target penciptaan lapangan kerja yang tengah digalakkan pemerintah.
“Rencana Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berpikir presiden,” tegas Said pada Selasa (24/2/2026). Selain itu, riset dari lembaga Celios mengindikasikan bahwa kebijakan ini berisiko menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun dan secara signifikan menekan surplus industri otomotif lokal.
Persoalan Rantai Pasok dan Layanan Purnajual
Di luar aliran arus kas keluar yang masif, para legislator juga mempertanyakan kelayakan jangka panjang dari kendaraan asal India tersebut. Ketiadaan jaringan layanan purnajual yang kuat serta keterbatasan suku cadang untuk model spesifik ini di Indonesia dikhawatirkan akan memicu biaya pemeliharaan yang membengkak, sehingga menghapus keuntungan harga beli rendah yang diklaim oleh pihak Agrinas.
“Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan after sale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersediaan dan jangkauan bengkelnya?” tambah Said. Menanggapi hal itu, Mota menyatakan tetap kooperatif dan akan mengikuti arahan pemerintah serta DPR terkait nasib unit-unit kendaraan yang saat ini mulai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.***
