GarudaGlobal.net — Indonesia menutup 2025 dengan sinyal kuat pergeseran strategi ekonomi. Pemerintah mengedepankan disiplin fiskal, stabilitas keuangan, dan perluasan akses pasar global di tengah ketidakpastian eksternal.
Kebijakan awal tahun mencerminkan arah tersebut. Pemerintah memberlakukan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Langkah ini menegaskan komitmen konsolidasi fiskal.
Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut telah dirancang sebagai bagian strategi jangka menengah. “Pemerintah secara resmi menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025,” ujarnya dalam pernyataan resmi 2024.
Presiden Prabowo Subianto menambahkan klarifikasi bahwa kebijakan bersifat terbatas. “Kenaikan PPN hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Desember 2024.
Menjaga Stabilitas Keuangan
Sepanjang semester pertama, volatilitas global menekan pasar keuangan regional. Pemerintah Indonesia memilih menjaga stabilitas melalui koordinasi fiskal dan moneter yang ketat.
Pada Februari 2025, pemerintah meluncurkan bullion bank pertama sebagai bagian pendalaman pasar keuangan dan pengelolaan emas domestik.
Perdagangan dan Kepastian Hukum
Semester kedua ditandai langkah strategis di bidang perdagangan. Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union, yang dicatat Reuters pada 22 Desember 2025 sebagai ekspansi signifikan pasar ekspor Indonesia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kesepakatan ini memberi kepastian hukum bagi dunia usaha. “Perjanjian Indonesia–EAEU memberikan kerangka kerja yang komprehensif,” ujarnya, Desember 2025.
Di akhir tahun, penguatan penegakan hukum sektor sumber daya alam menjadi sinyal konsistensi kebijakan. Tahun 2025 mencerminkan ekonomi Indonesia yang lebih terukur, disiplin, dan strategis. ***
