GarudaGlobal.net — Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI berhasil melakukan intersepsi dan pengusiran terhadap kapal China Coast Guard (CCG) 5402 yang mengganggu aktivitas eksplorasi migas di Laut Natuna Utara hingga awal 2026. Langkah tegas ini diambil untuk memitigasi risiko keamanan maritim yang berdampak langsung pada stabilitas operasional sektor energi nasional di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Insiden yang menjadi perhatian serius dunia usaha ini bermula ketika kapal CCG 5402 memasuki landas kontinen Indonesia dan menginterupsi survei seismik 3D Arwana oleh MV Geo Coral milik PT Pertamina East Natuna. Tiongkok menggunakan strategi gray zone dengan mengerahkan kapal penjaga pantai seberat 4.000 ton untuk memaksakan klaim Ten-Dash Line mereka, yang secara hukum internasional telah dibatalkan oleh PCA sejak 2016.
Komandan KN Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, menyatakan bahwa pihaknya melakukan prosedur shadowing yang ketat setelah kapal asing tersebut mengabaikan komunikasi awal. “Kapal CCG 5402 bersikeras wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi negaranya. Kami melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir mereka keluar,” tegas Rudi pada 21 Oktober 2024.
Proteksi Investasi dan Stabilitas Kawasan
Pola provokasi Tiongkok tercatat terus berulang pada akhir 2024 hingga periode patroli intensif 2025-2026, terutama di area cadangan gas strategis Blok Tuna dan D-Alpha. Ketegangan ini sempat menghambat aktivitas eksplorasi yang memiliki nilai investasi besar. Merespons tantangan tersebut, Jakarta meningkatkan status pengamanan menjadi Patroli Sepanjang Tahun guna memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi para mitra internasional.
Menko Polkam RI, Budi Gunawan, dalam rapat BNPP 14 November 2024, menegaskan bahwa integritas teritorial adalah parameter mutlak dalam kerja sama bilateral. Pemerintah memastikan bahwa meski hubungan ekonomi dengan Beijing terjaga, perlindungan terhadap yurisdiksi migas tetap menjadi prioritas tertinggi sesuai mandat UNCLOS 1982. Hal ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di laut dalam.
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, menyampaikan dalam laporan tahunan Januari 2025 bahwa pengawasan tanpa celah adalah kunci menjaga hak berdaulat.
“Bakamla akan terus melakukan patroli dan pemantauan intensif untuk memastikan kegiatan survei tanpa gangguan,” ungkapnya. Strategi ini dibarengi dengan rencana modernisasi alutsista melalui hibah kapal patroli Jepang yang diproyeksikan memperkuat armada pada 2027 mendatang. *
