GarudaGlobal.net — Insiden kebakaran yang melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD dr Soetomo Surabaya pada Jumat pagi, 15 Mei 2026, menimbulkan gangguan operasional serius pada pusat rujukan medis terbesar di Jawa Timur tersebut. Kejadian yang bermula pukul 06.30 WIB ini memaksa evakuasi massal 37 pasien penopang hidup dan menghentikan sementara aktivitas klinis terjadwal di gedung berlantai enam itu.
Kerugian ekonomi akibat kerusakan ruang farmasi di lantai lima diperkirakan signifikan, mengingat area tersebut menyimpan persediaan logistik medis bernilai tinggi. Kejadian ini menjadi perhatian dunia usaha terkait standar kelayakan manajemen aset publik.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengonfirmasi adanya malafungsi infrastruktur keselamatan berupa dua titik hydrant internal yang kering saat proses pemadaman berlangsung. Kegagalan mekanis alat pengaman ini memaksa tim damkar memodifikasi strategi penanganan dengan mendatangkan 13 unit kendaraan pemadam eksternal dan tangga Bronto.
“Api pokok padam pukul 07.35 WIB, pembasahan selesai 09.58 WIB,” jelas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Surabaya Rokhim dalam keterangan resminya, Jumat, 15 Mei 2026.
Keringnya pasokan air hydrant internal mengindikasikan adanya defisit dalam pengawasan kepatuhan audit bangunan berisiko tinggi. Bagi institusi medis berskala makro, kelalaian dalam pemeliharaan sistem proteksi kebakaran berpotensi memicu klaim liabilitas hukum yang besar dari pihak ketiga.
Manajemen RSUD dr Soetomo segera melakukan mitigasi risiko dengan memindahkan seluruh pasien terdampak ke ruang resusitasi dan ruang ROI guna menjaga kontinuitas layanan. Direktur RSUD dr Soetomo Prof Cita Rosita Sigit Prakoeswa juga mengklarifikasi bahwa satu pasien kritis berinisial S yang meninggal dunia murni disebabkan oleh faktor kegagalan organ klinis, bukan akibat paparan asap.
Penyelidikan kepolisian kini difokuskan pada pemenuhan standar regulasi keselamatan kerja dan sistem proteksi bangunan bertingkat. Hasil investigasi forensik ini akan menjadi penentu masa depan tata kelola risiko investasi infrastruktur kesehatan di Indonesia. ***
