garudaglobal.net — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menggodok rencana ekspansi internasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan 1.408 siswa di Sekolah Indonesia Jeddah dan Makkah. Inisiatif yang diumumkan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana pada 31 Mei 2026 ini memicu diskusi serius terkait rasionalitas ekonomi dan akuntabilitas keuangan negara di luar negeri.
Langkah ini diproyeksikan sebagai proyek percontohan untuk menjangkau anak-anak pekerja migran Indonesia. Namun, kalkulasi biaya operasional di Arab Saudi yang mencapai 4 hingga 6 kali lipat dari harga porsi domestik menjadi poin utama yang disoroti oleh para pengambil kebijakan.
Data pasar menunjukkan biaya bahan baku di Arab Saudi berkisar antara 15 hingga 20 Riyal (Rp70.000–Rp94.000) per porsi, dibandingkan dengan alokasi domestik sebesar Rp15.000. Dengan estimasi biaya harian mencapai lebih dari Rp132 juta, rencana ini membutuhkan mekanisme pendanaan yang sangat ketat melalui skema joint account dengan pengusaha diaspora.
Komisi IX DPR RI secara tegas mempertanyakan urgensi langkah ini di tengah realisasi anggaran MBG kuartal pertama tahun 2026 yang baru terserap 16,5 persen dari total pagu Rp335 triliun. Fokus pemerintah saat ini seharusnya tetap pada efektivitas penurunan angka stunting di dalam negeri yang masih menjadi prioritas fiskal nasional.
“Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membangun simbolisme perluasan program, sementara masih terdapat sekolah-sekolah dan kelompok rentan di dalam negeri yang belum memperoleh manfaat merata,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, Selasa, 2 Juni 2026.
Hingga saat ini, pemerintah belum merinci kerangka hukum terkait pengawasan audit dan tanggung jawab penggunaan APBN di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Kompleksitas perizinan diplomatik dari otoritas Arab Saudi dan mitigasi risiko penyimpangan dana menjadi variabel krusial yang belum terjawab secara teknis.
Keputusan final kini bergantung pada persetujuan Presiden Prabowo Subianto setelah melalui koordinasi lintas kementerian. Investor dan publik menantikan transparansi lebih lanjut mengenai bagaimana BGN akan menjaga efisiensi anggaran di tengah rencana ambisius ekspansi internasional ini. ***
