GarudaGlobal.net — Krisis banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menempatkan Indonesia dalam sorotan internasional. Pengakuan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bahwa ia tak mengira skala kerusakan sebesar ini saat meninjau Tapanuli Selatan, Minggu (30/11/2025) memperlihatkan kesenjangan antara kapasitas pemerintah daerah dan magnitude bencana, sesuatu yang banyak negara berkembang juga hadapi dalam era cuaca ekstrem global.
BNPB sebelumnya menyatakan penanganan masih berada pada level daerah. Namun laporan lapangan memperlihatkan wilayah-wilayah terisolasi, korban belum ditemukan, dan infrastruktur vital terputus. Situasi semacam ini secara global umumnya memicu intervensi pemerintah pusat, terutama pada negara-negara yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi.
Desakan untuk menetapkan status Bencana Nasional datang dari berbagai lembaga dalam negeri. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menyebut kondisi tersebut telah memenuhi kriteria kedaruratan. “Banyak daerah belum tersentuh bantuan, akses terputus,” katanya, Sabtu (29/11). Dalam konteks internasional, indikator itu juga serupa dengan standar kebencanaan PBB.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menegaskan dampak sosial-ekonomi yang berat. Koordinator MaTA, Alfian, menyebut ribuan warga terancam kelaparan dan fasilitas publik lumpuh. “Negara harus hadir lewat status Bencana Nasional,” ujarnya, Minggu (30/11). Situasi ini mirip dengan pola krisis di Pakistan maupun Filipina ketika bencana besar melampaui kemampuan fiskal daerah.
Advokat LBH Banda Aceh Rahmad Maulidin menjelaskan indikator legal yang menguatkan seruan tersebut. “Semua elemen dalam UU 24/2007 telah terpenuhi,” katanya. Standar hukum ini sejalan dengan pendekatan banyak negara yang mengaktifkan mekanisme nasional ketika kapasitas lokal runtuh.
Kelompok lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi mengingatkan pentingnya membangun resiliensi ekologi dan tata ruang untuk menahan dampak bencana. Ketua Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, menekankan integrasi kebijakan jangka panjang. Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, menyebut penanganan masih reaktif.
Dengan meningkatnya intensitas cuaca ekstrem secara global, respons Indonesia terhadap banjir Sumatera menjadi ujian kredibilitas kebijakan mitigasi dan adaptasi nasional. Dunia turut mengamati apakah Indonesia siap memperkuat tata kelola bencana sesuai standar internasional. (*)
