03
Apr
garudaglobal.net — Ketidakteraturan administratif di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo memicu tekanan institusional besar setelah Komisi III DPR RI mengungkap anomali dalam penanganan perkara korupsi video profil desa. Kesalahan diksi dalam dokumen penahanan yang diklaim sebagai "salah ketik" oleh Kajari Karo, Danke Rajagukguk, menjadi sorotan tajam karena berdampak langsung pada kepastian hukum dan iklim investasi sektor kreatif. Defisit Integritas dan Eksposur Risiko Birokrasi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Kamis, 2 April 2026, menggarisbawahi adanya narasi sesat yang mencoba membenturkan fungsi pengawasan dengan independensi hukum. Kegagalan mengeksekusi penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 1…