BPK

GarudaGlobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selama sekitar delapan jam terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, Selasa (16/12/2025). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Yaqut tiba menjelang siang dan meninggalkan gedung KPK pada malam hari, sekitar pukul 20.13 WIB. Ia tidak memberikan penjelasan mengenai substansi pemeriksaan. “Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik,” kata Yaqut singkat, seraya meminta wartawan mengonfirmasi materi pemeriksaan kepada KPK. Audit dan Penelusuran Dana Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik menelusuri dugaan aliran dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada oknum di Kementerian…

GarudaGlobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan ini dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan surat panggilan telah dikirim sejak pekan lalu.
“Kemungkinan di minggu ini,” ujarnya, Senin (25/12/2025). Fokus pemeriksaan diarahkan pada finalisasi perhitungan kerugian negara dan verifikasi barang bukti hasil pemeriksaan lapangan di Arab Saudi. Jadwal pemeriksaan akan diumumkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada hari pelaksanaan. Penyidik akan mengonfrontasikan temuan tersebut dengan keterangan Yaqut yang menyebut penggunaan diskresi karena keterbatasan kapasitas Mina. KPK menegaskan seluruh…

GarudaGlobal.net — Audit IHPS Semester I-2025 BPK, yang dipublikasikan Kamis (11/12/2025), mengungkap keberangkatan 4.531 jemaah haji yang tidak memenuhi ketentuan, memunculkan kerugian Rp596,88 miliar dan menekan efisiensi pembiayaan haji. BPK menegaskan ketidakwajaran proses kuota. “BPK menemukan 4.531 jemaah diberangkatkan meskipun tidak berhak atas kuota,” tulis laporan. Struktur Pelanggaran Dalam audit, 61 jemaah diketahui sudah berhaji dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 3.499 keberangkatan berasal dari skema penggabungan mahram yang tidak memenuhi kriteria, sementara 971 pelimpahan porsi tidak sesuai regulasi. Temuan tersebut masuk 17 masalah besar, termasuk enam kelemahan pengendalian internal dan dua isu efektivitas senilai Rp779,27 juta. Kebutuhan Reformasi Pengawasan BPK…