Yaqut Cholil Qoumas

Cekal Yaqut Mendekati Akhir, Penyidikan Kuota Haji Masih Berjalan

Cekal Yaqut Mendekati Akhir, Penyidikan Kuota Haji Masih Berjalan

GarudaGlobal.net - Masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan berakhir pada Februari 2026. Hingga Rabu (7/1/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. KPK menyatakan penyidikan tetap berlangsung dan berjalan seiring dengan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang masih dalam tahap finalisasi. Pencegahan terhadap Yaqut diberlakukan sejak Desember 2025. Dua pihak lain yang turut dicegah adalah pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur dan mantan staf khusus Menag Ishfah Abidal Aziz. Investigasi Berlapis Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut keputusan perpanjangan cekal akan ditentukan setelah masa pencegahan berakhir,…
Read More
Kasus Kuota Haji Tutup 2025 Tanpa Tersangka

Kasus Kuota Haji Tutup 2025 Tanpa Tersangka

GarudaGlobal.net — Indonesia menutup 2025 dengan satu perkara besar yang belum berujung: dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024. Hingga akhir tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses hukum masih bergantung pada hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Pemeriksaan oleh penyidik segera rampung, tetapi penetapan tersangka menunggu kalkulasi BPK,” ujarnya, Senin (29/12/2025). Secara operasional, KPK menyebut penyidikan hampir selesai. Namun secara yuridis, perkara belum mencapai fase penentuan subjek pidana. Hingga 31 Desember 2025, tidak ada nama yang diumumkan sebagai tersangka. Pencegahan dan Pemeriksaan Internasional Untuk menjaga proses hukum, KPK…
Read More
KPK Kunci Akhir Tahun untuk Tersangka Kuota Haji

KPK Kunci Akhir Tahun untuk Tersangka Kuota Haji

GarudaGlobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi memasang tenggat jelas dalam penanganan dugaan korupsi kuota haji tambahan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan penetapan tersangka ditargetkan sebelum 2025 berakhir, dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun KPK, Senin (22/12/2025). Penyidikan yang berlangsung sejak 9 Agustus 2025 dinilai telah mendekati fase penentuan subjek hukum. Meski demikian, KPK memilih pendekatan terukur mengingat kompleksitas pembuktian. Audit dan Tata Kelola Konstruksi perkara mengacu pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Untuk memperkuat pembuktian, KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna menghitung potensi kerugian negara. Estimasi awal menunjukkan angka lebih dari Rp1 triliun. Skala kerugian…
Read More
KPK Periksa Yaqut Hampir Sembilan Jam Selidiki Penyelenggaraan Haji 2024

KPK Periksa Yaqut Hampir Sembilan Jam Selidiki Penyelenggaraan Haji 2024

GarudaGlobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selama sekitar delapan jam terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, Selasa (16/12/2025). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Yaqut tiba menjelang siang dan meninggalkan gedung KPK pada malam hari, sekitar pukul 20.13 WIB. Ia tidak memberikan penjelasan mengenai substansi pemeriksaan. “Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik,” kata Yaqut singkat, seraya meminta wartawan mengonfirmasi materi pemeriksaan kepada KPK. Audit dan Penelusuran Dana Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik menelusuri dugaan aliran dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada oknum di Kementerian…
Read More
KPK Panggil Yaqut, Hitung Kerugian Haji di Atas Rp1 T

KPK Panggil Yaqut, Hitung Kerugian Haji di Atas Rp1 T

GarudaGlobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan ini dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan surat panggilan telah dikirim sejak pekan lalu.
“Kemungkinan di minggu ini,” ujarnya, Senin (25/12/2025). Fokus pemeriksaan diarahkan pada finalisasi perhitungan kerugian negara dan verifikasi barang bukti hasil pemeriksaan lapangan di Arab Saudi. Jadwal pemeriksaan akan diumumkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada hari pelaksanaan. Penyidik akan mengonfrontasikan temuan tersebut dengan keterangan Yaqut yang menyebut penggunaan diskresi karena keterbatasan kapasitas Mina. KPK menegaskan seluruh…
Read More

Audit BPK Perkuat Tekanan Hukum Kasus Kuota Haji

GarudaGlobal.net — Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 mempertebal tekanan hukum dalam kasus kuota haji nasional. Ahli Hukum Pidana Universitas Bung Karno Hudi Yusuf menyatakan temuan audit telah memenuhi standar bukti utama. Fokus utama audit adalah pengisian kuota 4.531 jemaah yang tidak sesuai ketentuan. BPK mencatat dampak finansial langsung sebesar Rp596,88 miliar terhadap pembiayaan haji. “Hasil audit ini sudah cukup untuk menopang penetapan tersangka,” kata Hudi, Rabu (10/12/2025). Ia menilai langkah KPK yang belum menetapkan tersangka perlu segera dipercepat, mengingat pencegahan ke luar negeri terhadap pihak terkait telah berlaku. Risk Governance Haji Dalam IHPS Semester I-2025,…
Read More
BPK Bongkar 4.531 Kuota Haji Ilegal, Kerugian Sentuh Rp596 Miliar

BPK Bongkar 4.531 Kuota Haji Ilegal, Kerugian Sentuh Rp596 Miliar

GarudaGlobal.net — Audit IHPS Semester I-2025 BPK, yang dipublikasikan Kamis (11/12/2025), mengungkap keberangkatan 4.531 jemaah haji yang tidak memenuhi ketentuan, memunculkan kerugian Rp596,88 miliar dan menekan efisiensi pembiayaan haji. BPK menegaskan ketidakwajaran proses kuota. “BPK menemukan 4.531 jemaah diberangkatkan meskipun tidak berhak atas kuota,” tulis laporan. Struktur Pelanggaran Dalam audit, 61 jemaah diketahui sudah berhaji dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 3.499 keberangkatan berasal dari skema penggabungan mahram yang tidak memenuhi kriteria, sementara 971 pelimpahan porsi tidak sesuai regulasi. Temuan tersebut masuk 17 masalah besar, termasuk enam kelemahan pengendalian internal dan dua isu efektivitas senilai Rp779,27 juta. Kebutuhan Reformasi Pengawasan BPK…
Read More
KPK Siapkan Langkah Akhir Kasus Kuota Haji

KPK Siapkan Langkah Akhir Kasus Kuota Haji

GarudaGlobal.net — Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 akan dilakukan sebelum akhir 2025. Pernyataan itu disampaikan seusai puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), menandai fase akhir penyidikan. “Ya ditunggu saja,” kata Setyo. Ia menekankan penyidikan berjalan tanpa intervensi. “Semua berdasarkan alat bukti, dokumen,” ujarnya. Audit Lapangan di Arab Saudi KPK telah mengirim penyidik ke Arab Saudi pada awal Desember untuk memverifikasi mekanisme kuota tambahan, fasilitas 2024, dan koordinasi dengan otoritas haji Saudi serta KBRI. Setyo mengatakan laporan final masih diproses. “Saya belum monitor hasilnya seperti apa,” ujarnya. Laporan tersebut akan menjadi…
Read More
KPK Didesak Umumkan Tersangka Kasus Haji, Sorotan Mengarah pada Lonjakan Kuota 8.400

KPK Didesak Umumkan Tersangka Kasus Haji, Sorotan Mengarah pada Lonjakan Kuota 8.400

GarudaGlobal.net — Pernyataan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Kamis (4/12/2025), memperkuat tuntutan agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Ia menyebut konstruksi unsur pidana sudah terpenuhi dan kelambanan KPK tidak lazim. “KPK tidak biasanya lamban seperti ini, padahal dari sudut teknis pembuktian sudah cukup,” ujarnya. Kritik itu mempertegas ekspektasi pasar politik: transparansi adalah kebutuhan, bukan pilihan. Risiko Kepentingan dan Pencegahan Mobilitas KPK memastikan tiga nama dicegah ke luar negeri untuk menjaga efektivitas penyidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pencegahan mencakup pejabat Kemenag dan pelaku swasta. “KPK melakukan cegah luar negeri kepada…
Read More
KPK Tekan Penyelesaian Audit Kerugian Negara Kuota Haji, Penetapan Tersangka Tunggu BPK

KPK Tekan Penyelesaian Audit Kerugian Negara Kuota Haji, Penetapan Tersangka Tunggu BPK

GarudaGlobal.net—KPK menargetkan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 rampung akhir Desember 2025. Hasil resmi BPK menjadi fondasi penetapan tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya belum menerima jadwal final penyelesaian audit. “Kalau bisa Desember, alhamdulillah. Tapi informasinya belum ke kami,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025). Investigasi Internasional ke Arab Saudi Untuk memperluas verifikasi data, KPK mengirim tim penyidik ke Arab Saudi. Mereka mengunjungi KBRI dan Kementerian Haji untuk mengevaluasi mekanisme kuota. Pengumpulan informasi ditargetkan selesai dalam sepekan. Evaluasi PIHK dan Rantai Kuota Ratusan PIHK telah diperiksa…
Read More