Konflik PBNU Arsip - Garuda Global

24 Des

PBNU dalam Sengketa Tata Kelola dan Kepemimpinan

HariNasionalKonflik PBNU, Miftachul Akhyar, Yahya Cholil Staquf

GarudaGlobal.net - Ketegangan kepemimpinan di PBNU menampilkan dua kerangka penjelasan yang sama-sama resmi: klarifikasi Ketua Umum Yahya Cholil Staquf dan penegasan mekanisme organisasi oleh Rais Aam Miftachul Akhyar. Dalam surat klarifikasi 21 Desember 2025, Yahya menegaskan bahwa kepemimpinannya sah berdasarkan Muktamar ke-34 NU 2021. Ia menyebut klarifikasi diperlukan untuk menjaga stabilitas Nahdlatul Ulama dan menjawab tuduhan publik terkait kaderisasi, keuangan, serta isu konsesi tambang. AKN-NU dan Manajemen Risiko Yahya menjelaskan AKN-NU sebagai program strategis hasil pleno PBNU Juli 2024 yang telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Kontroversi narasumber dinilai sebagai kegagalan mitigasi risiko reputasi dan direspons dengan penghentian kegiatan lebih awal.…

22 Des

NU Tetapkan Tenggat Damai Konflik PBNU

HariNasionalKonflik PBNU, Muktamar Luar Biasa, PBNU

GarudaGlobal.net — Organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia memasuki fase konsolidasi penting. Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Kubro di Lirboyo menetapkan tenggat waktu penyelesaian konflik elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Musyawarah Kubro digelar di Gedung Yayasan Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Ahad (21/12/2025). Forum ini dihadiri unsur PBNU, pengurus wilayah dan cabang NU, serta badan otonom dari berbagai daerah. Kesimpulan musyawarah menegaskan konflik harus diselesaikan melalui prosedur organisasi yang kredibel. Juru bicara Musyawarah Kubro, KH Abdul Mu’id Shohib, menyatakan bahwa forum ini bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. “Musyawarah Kubro menjadi ikhtiar konkret agar NU tetap solid dan terarah,” ujarnya.…

10 Des

Syuriyah Umumkan Zulfa Mustofa, Stabilitas PBNU Jadi Agenda Utama

EvaInternasionalGus Yahya, Konflik PBNU, PBNU, Zulfa Mustofa

GarudaGlobal.net — Rapat Pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025), menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum menggantikan Yahya Cholil Staquf. Pengumuman disampaikan Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Nuh di hadapan ratusan peserta forum. Pleno juga mengesahkan seluruh keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025, termasuk rekomendasi pemberhentian ketua umum bila tidak mundur. Sejumlah tokoh pemerintah hadir, memperlihatkan perhatian besar terhadap stabilitas organisasi. Disiplin Otoritas dan Sengketa Formal Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan supremasi Syuriyah sebagai pemegang kendali tertinggi organisasi. “Owner dari NU adalah Syuriah,” ujarnya. Namun Yahya Cholil Staquf menyatakan pleno tidak…

09 Des

Dua Pleno PBNU Terselenggara, Stabilitas Organisasi Dipertaruhkan

HariNasionalGus Yahya, Konflik PBNU, PBNU

GarudaGlobal.net — PBNU menghadapi ketidakpastian kepemimpinan ketika Syuriyah dan kubu Gus Yahya menggelar dua pleno terpisah pada 9–11 Desember 2025. Konflik ini menyeret isu legitimasi dan tata kelola organisasi, dengan implikasi langsung pada stabilitas kelembagaan. Pleno Syuriyah di Hotel Sultan berlandaskan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Agenda mencakup penyampaian hasil rapat harian serta penetapan Penjabat Ketua Umum. Ketua PBNU Mohammad Mukri menyebut forum menghadirkan berbagai unsur struktural. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya pada 9/12/2025. Banom Soroti Risiko Tata Kelola Tujuh pimpinan banom pusat…

09 Des

Kiai Said Serukan PBNU Hentikan Keterlibatan Bisnis Berisiko dan Pulihkan Fokus Organisasi

HariNasionalKonflik PBNU, PBNU, Said Aqil Siroj, Tambang

GarudaGlobal.net — KH Said Aqil Siroj menyampaikan evaluasi tajam terkait keterlibatan PBNU dalam konsesi tambang, menyebut keputusan itu memicu konflik internal dan menimbulkan risiko reputasi. Berbicara di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), ia menekankan bahwa organisasi harus mengutamakan mandat inti: pendidikan, dakwah, dan pelayanan publik. “Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan. Kalau sebuah urusan lebih banyak mudarat, tinggalkan,” kata Kiai Said. Risiko Tata Kelola dan Reputasi Menurutnya, konsesi yang awalnya dianggap peluang justru menimbulkan perdebatan tata kelola dan memperlebar polarisasi. Dalam forum yang dihadiri Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, ia mengusulkan konsesi dikembalikan kepada pemerintah. “Melihat situasi terakhir,…