09
Jun
garudaglobal.net — Ketidakmampuan 39 pemerintah daerah dalam mendanai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyingkap rapuhnya manajemen fiskal dan tingginya risiko beban operasional di tingkat lokal. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada Senin (8/6/2026), ketergantungan kronis terhadap dana pusat kembali menjadi sorotan tajam akibat alokasi belanja pegawai yang melampaui batas aman investasi daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa postur APBD di puluhan daerah tersebut sudah tidak sehat karena porsi belanja pegawai berada di atas 50 persen. "Kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," jelasnya saat merumuskan intervensi darurat finansial tersebut. Struktur…