GarudaGlobal.net — Pemerintah Indonesia menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 1–7 Januari 2026. Keputusan tersebut diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari evaluasi operasional dan penataan ulang program gizi unggulan nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan jeda ini bersifat teknis dan terencana. Penghentian sementara diperlukan untuk konsolidasi dapur layanan, penguatan sistem distribusi, penataan sumber daya manusia, serta peningkatan standar keamanan pangan. Pernyataan resmi tersebut dirilis pada 27 Desember 2025.
BGN menegaskan langkah ini tidak berarti pembatalan program. Distribusi MBG akan kembali berjalan serentak mulai 8 Januari 2026. Selama masa jeda, intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap dilanjutkan karena berkaitan dengan periode krusial 1.000 hari pertama kehidupan.
Secara kebijakan, MBG pertama kali dipaparkan ke publik pada 24 Juni 2024. Dalam rapat bersama DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 sebagai pendanaan awal program. Pemerintah menekankan pelaksanaan bertahap dengan memperhatikan kapasitas fiskal negara.
Fondasi kelembagaan MBG diperkuat pada Agustus 2024 melalui pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden. Lembaga ini ditempatkan langsung di bawah Presiden dengan mandat menyusun kebijakan gizi, menyediakan makanan, dan mengawasi distribusi hingga tingkat daerah.
Implementasi MBG dimulai pada 6 Januari 2025. Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di berbagai wilayah, mencakup kawasan perkotaan hingga daerah terpencil. Pada semester pertama 2025, jumlah penerima meningkat signifikan, disertai penyerapan anggaran puluhan triliun rupiah.
Namun, percepatan tersebut memunculkan tantangan operasional. Perbedaan kapasitas dapur, kualitas pengawasan daerah, serta ketahanan rantai pasok pangan memengaruhi konsistensi layanan. Pada paruh kedua 2025, laporan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah menarik perhatian publik dan mendorong evaluasi internal.
Menjelang akhir 2025, pemerintah mencatat realisasi anggaran MBG telah melampaui Rp50 triliun. Program ini melibatkan ratusan ribu tenaga kerja dalam ekosistem penyediaan dan distribusi pangan nasional.
Penghentian sementara awal 2026 diposisikan sebagai langkah korektif untuk memastikan standar keamanan pangan dan kesiapan operasional sebelum program kembali dijalankan secara penuh.***
