GarudaGlobal.net – Otoritas lokal dan masyarakat Greenland memberikan perlawanan sengit terhadap klaim Amerika Serikat yang ingin menjadikan pulau mereka sebagai bagian dari wilayah Washington. Mereka menegaskan bahwa Greenland memiliki identitas budaya yang kuat dan bukan merupakan komoditas politik yang bisa diperjualbelikan antarnegara besar.
Suara Tegas dari Suku Inuit
Greenland telah dihuni selama sekitar 5.000 tahun oleh masyarakat asli Arktik, terutama suku Inuit yang kini mencakup mayoritas populasi. Bagi mereka, tanah Greenland adalah warisan leluhur yang tak ternilai harganya, jauh melebihi nilai mineral atau posisi strategis militer yang diincar oleh Donald Trump.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengecam keras bahasa yang digunakan oleh Gedung Putih yang seolah menganggap Greenland sebagai properti tanpa pemilik yang sah.
Nielsen menyebut retorika Amerika Serikat sebagai sesuatu yang “sama sekali tidak dapat diterima.” Ia sangat keberatan ketika Trump menyamakan situasi Greenland dengan intervensi militer di negara lain seperti Venezuela.
“Ketika Presiden Amerika Serikat berbicara tentang ‘membutuhkan Greenland’ dan mengaitkan kita dengan intervensi militer, itu bukan hanya salah. Itu tidak menghormati,” tegas Nielsen dalam pernyataan resminya kepada media.
Pernyataan ini mencerminkan luka mendalam di hati rakyat Greenland yang merasa martabat mereka diabaikan demi kepentingan geopolitik negara adidaya.
Otonomi dan Masa Depan yang Mandiri
Sejak mendapatkan otonomi luas dari Kerajaan Denmark pada tahun 2009, rakyat Greenland telah bekerja keras untuk membangun kemandirian politik dan ekonomi mereka sendiri. Keinginan Amerika untuk mengambil alih wilayah tersebut dipandang sebagai langkah mundur yang akan menghapus semua pencapaian kedaulatan lokal tersebut.
Masyarakat khawatir jika mereka berada di bawah kendali Amerika, budaya unik dan cara hidup tradisional suku Inuit akan tergerus oleh kepentingan industri tambang dan militerisme yang masif.
Meskipun secara geografis Greenland berada di benua Amerika Utara, secara emosional dan politik mereka merasa jauh lebih dekat dengan nilai-nilai demokrasi Eropa yang ditawarkan Denmark. Penolakan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan gerakan sosial yang menyatukan 57 ribu warga pulau tersebut.
Mereka ingin dunia tahu bahwa Greenland adalah bangsa yang hidup, memiliki suara, dan memiliki hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari presiden negara mana pun yang merasa “membutuhkan” wilayah mereka.
