GarudaGlobal.net — Kebijakan pangan Indonesia menunjukkan konsistensi beras-sentris, dengan implikasi struktural berupa terpinggirkannya uwi dan pangan lokal dari sistem nasional.
Sejak kemerdekaan, pangan dirancang sebagai pilar stabilitas. Beras diposisikan sebagai komoditas utama dan simbol kemakmuran nasional.
Pilihan tersebut berdampak jangka panjang. Umbi-umbian seperti uwi (Dioscorea spp.), meski memiliki nilai ekologi dan gizi, tidak masuk dalam arsitektur utama kebijakan pangan.
Asal-usul Sistem Beras-Sentris
Sistem ini berakar sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah penjajah menjadikan beras sebagai instrumen kontrol produksi dan tenaga kerja.
Struktur tersebut diwarisi pascakemerdekaan dan diperkuat dalam kebijakan pembangunan nasional.
Konsolidasi Era Modern
Pada era Orde Baru, negara mengonsolidasikan sistem beras-sentris melalui Revolusi Hijau. Subsidi, riset, dan logistik difokuskan pada padi.
Umbi lokal tidak memperoleh dukungan setara. Tidak ada mekanisme harga, jaminan pasar, atau investasi pascapanen.
Diversifikasi pangan tercantum dalam berbagai dokumen kebijakan. Namun realisasinya terbatas.
Sebaliknya, impor gandum meningkat untuk menopang industri pangan berbasis terigu, meski ketergantungan ini meningkatkan risiko geopolitik dan logistik.
Risiko Sistemik
Uwi tumbuh di lahan marginal dan relatif tahan iklim. Namun sistem insentif negara tidak diarahkan ke sana.
Kebijakan pangan juga membentuk preferensi konsumsi. Nasi diposisikan sebagai standar, sementara umbi-umbian dianggap alternatif kelas dua.
Kondisi ini menegaskan bahwa kerentanan sistem pangan bukan semata akibat faktor alam, melainkan hasil desain kebijakan.
Kasus uwi menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional sangat ditentukan oleh pilihan negara dalam membangun atau mengabaikan potensi lokal.***
