garudaglobal.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonfirmasi kebijakan strategis berupa penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember 2025.
Langkah ini merupakan respon kebijakan otoritas fiskal untuk memitigasi risiko disrupsi selama implementasi sistem perpajakan baru, Coretax. Batas waktu pelaporan yang secara reguler jatuh pada 20 Januari, kini secara resmi diperpanjang hingga 28 Februari 2026 tanpa beban denda.
“Tidak diterbitkan STP atau sanksi dihapus secara jabatan,” tegas pengumuman resmi DJP pada Februari 2026. Keputusan ini memberikan ruang fiskal dan administratif bagi korporasi maupun individu untuk menyesuaikan diri dengan infrastruktur digital perpajakan yang sedang diperbarui.
Mitigasi Risiko Operasional dan Kepastian Hukum
Dalam lanskap bisnis, kepastian hukum adalah instrumen vital untuk menjaga stabilitas kepatuhan. Penghapusan denda sebesar Rp1 juta bagi Wajib Pajak Badan dan Rp100 ribu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan secara otomatis melalui sistem internal DJP tanpa perlu permohonan manual.
Otoritas pajak menyadari bahwa overload pelaporan pada sistem baru berpotensi memicu lonjakan denda massal yang tidak perlu. Oleh karena itu, kebijakan targeted ini hadir untuk memastikan transisi teknologi tidak mengganggu arus kas operasional para pelaku usaha di Indonesia.
Batasan Relaksasi dan Efisiensi Administrasi
Penting bagi manajemen perusahaan untuk mencatat bahwa relaksasi ini bersifat spesifik dan temporer. Pembebasan sanksi hanya berlaku untuk SPT Masa PPh 21 periode Desember 2025, sementara pelaporan SPT Tahunan tetap tunduk pada ketentuan denda normal sesuai undang-undang.
DJP menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin efisiensi administrasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghadapi perubahan sistem. Dengan adanya kelonggaran ini, diharapkan akurasi data perpajakan nasional tetap terjaga selama masa migrasi platform.
“Memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi,” jelas pihak DJP melalui rilis resmi yang dikutip oleh Akuprim Consulting pada awal 2026. Fokus pada kepatuhan jangka panjang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan penerimaan jangka pendek dari denda administrasi.
Secara historis, pola kebijakan relaksasi ini pernah diterapkan saat terjadi kendala teknis sistem pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan fleksibilitas otoritas fiskal dalam merespon dinamika lapangan guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
Wajib pajak disarankan segera menuntaskan kewajiban lapor sebelum berakhirnya periode relaksasi pada 28 Februari mendatang. Kedisiplinan dalam melaporkan pajak tetap menjadi indikator utama integritas bisnis di mata otoritas dan pasar global. ***
