garudaglobal.net — Badan Gizi Nasional (BGN) memicu kekhawatiran pelaku pasar dan pengamat kebijakan publik setelah laporan belanja April 2026 menunjukkan pengadaan barang penunjang yang tidak kompetitif secara ekonomi.
Sorotan utama tertuju pada pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan pagu Rp17,9 juta per unit, yang menciptakan anomali harga hampir 100% dibandingkan harga pasar di level Rp8 jutaan. Total nilai kontrak sebesar Rp508,4 miliar ini dinilai menciptakan risiko inefisiensi fiskal di tengah mandat utama lembaga untuk mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang padat modal.
“Tahun lalu sempat kami tolak untuk beli motor dan komputer karena fokus utama seharusnya ke makanan,” tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pernyataan yang menyoroti pergeseran fokus belanja lembaga.
Ketidakteraturan struktur anggaran juga terlihat pada pos belanja pakaian dan aksesoris yang mencapai Rp622,3 miliar. Tingginya biaya operasional di fase awal ini menciptakan persepsi negatif terhadap manajemen biaya (cost management) BGN yang seharusnya berorientasi pada skala ekonomi untuk pengadaan pangan massal.
Analisis Margin dan Deviasi Harga Pasar
Dalam kacamata bisnis, pengadaan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar dengan harga satuan Rp100 ribu untuk 17.000 pasang menunjukkan adanya deviasi signifikan dari standar harga grosir industri tekstil. Kondisi ini memperlemah posisi tawar pemerintah dalam mengelola anggaran publik dan dapat memicu investigasi lebih lanjut atas transparansi vendor pelaksana.
Realisasi pengadaan motor listrik merek Emmo sebanyak 21.801 unit dengan harga Rp42 juta per unit turut menambah beban belanja modal (CapEx) lembaga. Padahal, optimalisasi anggaran seharusnya diprioritaskan pada rantai pasok logistik pangan yang berdampak langsung pada output kualitas gizi penerima manfaat.
Mitigasi Risiko Reputasi dan Akuntabilitas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif memperingatkan adanya potensi fraud dalam pengadaan perangkat digital yang memiliki selisih harga fantastis. Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas BGN di mata donor dan investor yang mengamati tata kelola pemerintahan Indonesia.
“EO Rp113 Miliar dibutuhkan karena BGN baru berdiri, belum punya SDM internal,” dalih Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai respon atas tingginya biaya jasa pihak ketiga.
DPR RI kini mendesak audit menyeluruh terhadap performa anggaran BGN guna memastikan tidak terjadi crowding out anggaran makanan oleh belanja fasilitas pejabat. Efisiensi operasional mutlak diperlukan agar program nasional ini tetap berkelanjutan secara fiskal tanpa mengorbankan kualitas nutrisi bagi target populasi. ***
