GarudaGlobal.net — Menjelang 2026, pemerintah kembali menjadi sorotan terkait kebijakan gaji ke-13 ASN, sebuah instrumen fiskal tahunan yang selama ini berfungsi sebagai bantalan pendapatan pada periode kebutuhan pendidikan meningkat.
Gaji ke-13 diberikan satu kali setiap tahun kepada PNS, PPPK, TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunan. Pembayaran ini terpisah dari gaji bulanan dan THR, serta bersumber dari APBN dan APBD sesuai kewenangan.
Dalam praktiknya, gaji ke-13 dirancang sebagai dukungan terukur. Pemerintah menetapkan penerima berdasarkan status kepegawaian aktif dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Timeline dan Eksekusi
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025, pencairan gaji ke-13 tahun lalu berlangsung pada Juni–Juli. Pola ini menjadi acuan utama dalam memetakan kemungkinan jadwal 2026, meski keputusan resmi belum dirilis.
Tahapan umum mencakup penetapan aturan pada Mei, proses administrasi pada Juni, dan pencairan utama pada Juni hingga Juli. Penyesuaian teknis dapat terjadi di tingkat daerah.
Struktur Pembayaran
Mengacu PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji ke-13 ASN aktif berkisar Rp1,68 juta hingga Rp6,37 juta, tergantung golongan. Pensiunan PNS menerima Rp1,74 juta hingga Rp4,95 juta. PPPK memperoleh Rp1,93 juta sampai Rp7,32 juta.
Pejabat lembaga nonstruktural memiliki struktur berbeda, dengan gaji ketua mencapai Rp31,47 juta. Seluruh komponen ini mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga kepastian pendapatan aparatur negara.
Pemerintah menegaskan bahwa informasi resmi gaji ke-13 ASN 2026 hanya diumumkan melalui Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan instansi terkait. ASN diimbau mengacu pada kanal resmi. (*)
