GarudaGlobal.net — Gelombang banjir bandang di Sumatera Bagian Utara akhir November 2025 kembali memunculkan perdebatan mengenai peran deforestasi. Setelah Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang 30 Desember 2024 menyebut kelapa sawit sebagai pohon dan mempertanyakan tudingan deforestasi, kini para ahli menyampaikan kritik tajam.
Wong Ee Lynn, kontributor National Geographic Indonesia, menjelaskan bahwa hutan alam tidak sama dengan kebun monokultur. “Perkebunan monokultur harus menggunakan herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam jumlah besar,” tulisnya. Ia menilai sistem tersebut merusak kesuburan tanah dan menurunkan kualitas ekosistem.
Kerusakan tanah sering terjadi setelah tanaman penutup hilang. Lynn menyebut kondisi itu membuat erosi meningkat karena lapisan organik tidak lagi menjadi pelindung. Ketika hujan deras, air tidak menyerap ke dalam tanah, melainkan mengalir deras ke hilir. “Hutan meningkatkan kualitas air dan meminimalkan erosi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan air sawit yang tinggi. Tanpa struktur tanah hutan yang kaya, perkebunan memerlukan irigasi besar. Kondisi itu dinilai menekan sumber air lokal dan meningkatkan risiko kekeringan.
Fiona McAlpine dari The Borneo Project menegaskan bahwa monokultur industri “tidak dapat menandingi harmoni ekologis hutan asli”. Menurutnya, keragaman hayati yang hilang akibat pembukaan hutan tidak dapat dikembalikan hanya dengan menanam pohon produksi.
WALHI Sumatera Utara menyampaikan kondisi kritis di Batang Toru. Jaka Damanik, Manajer Advokasi organisasi tersebut, mengatakan ekosistem hulu itu mengalami deforestasi 30 persen dalam lima tahun. “Perusahaan tambang, perkebunan, dan proyek energi adalah penyumbang terbesar,” kata Jaka pada November 2025.
Data lapangan menunjukkan kebun sawit di Sumatera mencapai 7,9 juta hektare. Foto udara menggambarkan bentang monokultur yang luas, membuat hutan alam tersisa sebagai garis sempit di pinggir bentang alam.(*)
