garudaglobal.net — Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara resmi meluncurkan operasi pengamanan maritim agresif bertajuk Project Freedom di Selat Hormuz pada Senin, 4 Mei 2026, guna mengamankan arus ekspor minyak global.
Langkah ini diambil setelah pasar energi dunia mengalami guncangan hebat dengan harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh level tertinggi dalam empat tahun terakhir yakni 126,41 dolar AS per barel pada akhir April lalu.
Misi ini melibatkan pengawalan langsung terhadap tanker-tanker asing oleh kapal perang AS, yang langsung memicu konfrontasi fisik hingga menenggelamkan enam kapal kecil milik Iran yang berusaha melakukan pencegatan.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam wawancaranya dengan Fox News pada 5 Mei 2026, mengklaim bahwa Washington telah memegang kendali penuh atas jalur air strategis tersebut untuk menekan inflasi energi global.
Klaim ini merupakan respons atas defisit pasokan minyak mentah yang mencapai 10 hingga 16 juta barel per hari akibat blokade yang sebelumnya dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sejak Maret 2026.
“Amerika Serikat memiliki kendali absolut atas Selat Hormuz. Kami tidak akan membiarkan kelompok yang bertindak seperti bajak laut mengganggu ekonomi dunia,” tegas Scott Bessent dalam pernyataan resminya.
Intervensi militer ini diharapkan mampu meredam volatilitas harga minyak yang saat ini bertahan di kisaran 110 dolar AS per barel, meski analis dari Soufan Centre memperingatkan risiko perang gesekan yang panjang.
Negara-negara konsumen utama di Asia seperti China, India, dan Jepang menjadi pihak yang paling terdampak, mengingat lebih dari 20 persen pasokan minyak dunia bergantung pada keamanan navigasi di selat selebar 33 kilometer ini.
Bagi korporasi global, keberlanjutan Project Freedom menjadi kunci untuk menghindari resesi pada semester kedua 2026, di tengah pembengkakan biaya logistik dan kelangkaan bahan baku turunan minyak bumi di pasar internasional. ***
