garudaglobal.net — Manajemen logistik nasional menghadapi tantangan besar saat Perum Bulog memobilisasi 350.000 paket sembako hanya dalam waktu tiga hari untuk peringatan May Day pada Jumat, 1 Mei 2026.
Operasi skala besar yang melibatkan lebih dari 60 armada truk ini menggunakan dana dari Sekretariat Negara, namun belum tercatat dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (LPSE) hingga awal Mei ini.
Estimasi nilai kontrak pengadaan ini diprediksi melampaui angka Rp52,5 miliar, sebuah nilai yang secara profesional menuntut transparansi rincian biaya guna menjaga integritas iklim usaha dan akuntabilitas sektor publik.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan pada 1 Mei 2026 bahwa nilai total per paket bantuan tersebut setara dengan Rp350 ribu, mencakup kebutuhan pokok dari beras hingga sarden.
Namun, perhitungan harga eceran barang menunjukkan angka sekitar Rp135 ribu per paket, yang mengindikasikan adanya selisih biaya sebesar Rp215 ribu untuk komponen pengemasan, distribusi, dan margin operasional.
“Kalau dikalkulasikan, nilai bantuan ini sejumlah lebih kurang lebih Rp350 ribu per satu paket. Anggarannya dari Setneg, kami Bulog hanya menyiapkan,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani di Monas.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, secara resmi meminta dokumen anggaran 2025-2026 kepada Kemensetneg pada 4 Mei 2026 sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana cadangan negara.
Ketertutupan informasi mengenai pengadaan tanpa tender dalam skala sebesar ini dikhawatirkan dapat mencederai persepsi publik terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan profesional di mata investor internasional.
“Indonesia Corruption Watch resmi memohon informasi mengenai anggaran sembako karena kami melihat terdapat ketertutupan informasi mengenai anggaran belanja tersebut,” ujar Wana Alamsyah dalam pernyataan resminya. ***
