GarudaGlobal.net — Indonesia mengambil langkah ofensif untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasional dengan menyepakati Agreement on Reciprocal Tariff (ART) bersama Amerika Serikat. Perjanjian strategis ini dijadwalkan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026. Langkah ini dipandang sebagai solusi preventif terhadap kebijakan tarif global AS yang mengancam produk manufaktur dengan pajak masuk sebesar 32 persen.
Berdasarkan draf final yang dilaporkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 11 Februari 2026, Indonesia mendapatkan tarif preferensial flat sebesar 19 persen. Bahkan, komoditas kunci seperti minyak sawit, kopi, dan kakao mendapatkan fasilitas bebas tarif (nol persen). Sebagai kompensasi, Indonesia berkomitmen mengimpor produk energi dan agrikultur AS dengan nilai mencapai US$ 15 miliar guna menjaga keseimbangan neraca dagang kedua negara.
“Dunia usaha menyambut baik kepastian tarif 19 persen ini. Tanpa kesepakatan ini, ekspor tekstil dan alas kaki kita akan tertekan hebat,” tegas Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani dalam wawancara media pada 12 Februari 2026. Kepastian tarif ini sangat krusial mengingat kompetitor regional seperti Bangladesh sudah lebih dulu meneken perjanjian serupa dengan tarif yang bahkan lebih kompetitif di sektor tekstil.
Deregulasi dan Standar FDA
Kesepakatan ini juga mencakup aspek deregulasi yang signifikan. Indonesia akan mengakui standar keamanan kendaraan serta sertifikasi obat-obatan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat. Selain itu, terdapat penghapusan persyaratan TKDN untuk investasi AS di sektor tertentu sebagai syarat mendapatkan tarif preferensial, sebuah langkah yang memicu diskusi mengenai dampaknya terhadap manufaktur komponen lokal.
Presiden Donald Trump sendiri memuji kemitraan ini sebagai langkah yang adil bagi pekerja di kedua negara. Di sisi lain, Mensesneg Prasetyo Hadi pada 10 Februari 2026 menyatakan bahwa kunjungan ini juga berkaitan dengan peran Indonesia dalam Board of Peace, yang memperkuat pengaruh diplomatik Presiden Prabowo di kancah internasional. Indonesia kini berada dalam posisi krusial untuk menyeimbangkan komitmen impor energi dengan ambisi pertumbuhan industri domestik. *
