garudaglobal.net — Stabilitas hubungan bilateral antara Uganda dan Turki berada di titik kritis setelah Panglima Pertahanan (CDF) Uganda, Jenderal Muhoozi Kainerugaba, meluncurkan ultimatum finansial dan diplomatik yang agresif.
Jenderal Muhoozi menuntut pembayaran sebesar $1 miliar sebagai “dividen keamanan” atas peran militer Uganda di Somalia, yang menurutnya telah memberikan ruang aman bagi ekspansi ekonomi Turki di wilayah Tanduk Afrika tersebut.
Ancaman ini mencakup pemutusan hubungan diplomatik total, penutupan wilayah udara bagi Turkish Airlines, hingga pembatalan kontrak-kontrak infrastruktur strategis dalam kurun waktu 30 hari jika tuntutan tersebut diabaikan.
Kompensasi Keamanan dan Risiko Proyek Infrastruktur
Kainerugaba berargumen bahwa keberhasilan investasi Turki di pelabuhan dan bandara Mogadishu merupakan hasil langsung dari operasi militer UPDF dalam menekan kelompok Al-Shabaab sejak tahun 2007.
“Untuk Turki, ini kesepakatan yang sangat sederhana. Bayar kami atau saya tutup kedutaan mereka di sini. Mereka bisa membalas dan menutup kedutaan kami di Turki juga. Tidak masalah,” tegas Muhoozi pada Sabtu, 11 April 2026.
Ketegangan ini berpotensi menghambat proyek kereta api standar (SGR) senilai $2,2 miliar yang melibatkan kontraktor Turki, Yapi Merkezi, yang selama ini menjadi pilar kerja sama ekonomi kedua negara.
Manuver Geopolitik dan Tawaran Militer ke Israel
Di saat yang sama, putra sulung Presiden Museveni ini juga melakukan manuver berisiko dengan menawarkan pengerahan 100.000 pasukan Uganda ke Israel untuk berpartisipasi dalam konflik di Timur Tengah.
Tawaran tersebut dilihat sebagai upaya Kainerugaba untuk menarik dukungan internasional dan memperkuat posisinya sebagai calon suksesor kepemimpinan nasional di Kampala melalui diplomasi militer yang tidak konvensional.
“Saya siap mengerahkan 100.000 tentara Uganda di Israel. Di bawah komando saya. Untuk melindungi Tanah Suci!” cuit sang Jenderal yang kemudian dihapus setelah memicu reaksi keras dari berbagai pengamat kebijakan internasional.
Hingga saat ini, pelaku pasar dan diplomat di Ankara masih memantau apakah Presiden Yoweri Museveni akan melakukan intervensi guna meredam dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat pernyataan putra mahkotanya tersebut. ***
