garudaglobal.net — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengumumkan perombakan strategi manajerial dengan memberlakukan moratorium pendaftaran dapur baru program Makan Bergizi Gratis per Kamis, 4 Juni 2026 demi efisiensi pos anggaran.
Langkah konsolidasi fiskal ini diambil menyusul restrukturisasi kepemimpinan BGN yang kini juga diawasi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono. Pergantian pimpinan ini terjadi pasca penetapan status hukum tersangka terhadap jajaran direksi lama oleh Kejaksaan Agung.
BGN menggeser fokus operasional dari ekspansi agresif kuantitas penerima menuju stabilisasi dan standardisasi kualitas infrastruktur logistik makanan. Keputusan ini diambil guna menghentikan pemborosan alokasi modal APBN yang tidak produktif di lapangan.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” kata Kepala BGN Nanik S Deyang dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Manajemen baru merilis data bahwa dari 27 ribu unit dapur yang aktif, mayoritas pasokan menumpuk secara tidak proporsional di wilayah aglomerasi ekonomi. BGN memutuskan menghentikan izin baru untuk mengevaluasi skala ekonomis per kecamatan.
Evaluasi ini mencakup sertifikasi kelayakan higienis serta peningkatan kapasitas SDM pengelola rantai pasok makanan. Unit domestik yang gagal memenuhi batas minimum penilaian mutu akan langsung dikenakan sanksi pembekuan operasi sementara.
Kebijakan penataan ulang ini berdampak pada pemotongan fasilitas bagi sekolah-sekolah di kawasan elite yang dinilai memiliki daya beli mandiri. Struktur belanja akan diprioritaskan untuk pembiayaan anak-anak di daerah terluar dan tertinggal (3T).
BGN juga tengah merancang skema pembiayaan alternatif yang lebih efisien agar operasional jangka panjang tidak sepenuhnya membebani likuiditas APBN. Kebijakan ini menyasar pemenuhan gizi kelompok prioritas tinggi seperti ibu hamil dan balita. ***
