garudaglobal.net — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI secara resmi mengintegrasikan New Media Forum ke dalam ekosistem mitra strategis untuk memperluas penetrasi informasi program nasional.
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari memproyeksikan kolaborasi ini mampu menyasar jangkauan kolektif hingga 6 miliar tayangan per bulan dari berbagai platform media sosial populer.
Dalam konferensi pers Rabu, 6 Mei 2026, Qodari menegaskan bahwa perangkulan entitas media tanpa situs web ini merupakan langkah pragmatis menghadapi pergeseran konsumsi informasi publik.
Langkah ini menyasar lebih dari 100 juta pengikut digital guna memastikan narasi kebijakan pemerintah terdistribusi secara masif melalui saluran yang memiliki kedekatan tinggi dengan audiens.
Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan standar profesionalisme media baru agar sejajar dengan standar verifikasi yang berlaku pada industri media konvensional.
Qodari menjelaskan bahwa merangkul media baru lebih menguntungkan secara strategis daripada membiarkan entitas berpengaruh tersebut beroperasi tanpa koordinasi dengan otoritas komunikasi negara.
Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas konten media sosial melalui proses keterlibatan aktif yang memungkinkan transfer standar etika dan mekanisme verifikasi informasi yang lebih ketat.
“Hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage agar membuat kualitas New Media semakin meningkat,” tegas Muhammad Qodari dalam pemaparannya pada Kamis, 7 Mei 2026.
Bakom menyatakan bahwa penentuan daftar mitra didasarkan pada dokumen yang diserahkan oleh pengurus Indonesia New Media Forum dalam pertemuan resmi tanggal 5 Mei 2026.
Pengumuman ini memicu volatilitas persepsi di pasar informasi setelah beberapa entitas media digital besar menyatakan keberatan atas klaim kemitraan formal tersebut.
Pakar komunikasi memperingatkan adanya risiko konflik kepentingan yang dapat menurunkan akuntabilitas publik jika mekanisme kerja sama tidak diatur dalam regulasi yang transparan.
Sejumlah media seperti Narasi dan NKTSHI memberikan respons korektif dengan menegaskan posisi mereka sebagai lembaga independen yang terikat pada aturan Dewan Pers.
Bakom kini ditantang untuk merumuskan kerangka kerja sama yang menjamin independensi redaksional sekaligus mencapai target distribusi informasi pemerintah di pasar digital yang cair. ***
