garudaglobal.net — Konsolidasi aset negara skala masif melalui pembentukan badan super-holding Danantara serta restrukturisasi pengelolaan BUMN menjadi klaster utama yang dikritik secara tajam oleh pengamat pasar modal internasional pada pertengahan Mei 2026. Langkah pemusatan kendali ekonomi ini dinilai berisiko mereduksi transparansi keuangan publik.
Laporan analisis pasar global menggarisbawahi bahwa konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi yang berpusat pada lembaga baru ini, dipadukan dengan kekhawatiran pelemahan independensi Bank Indonesia, berpotensi memicu timbulnya aktivitas belanja di luar anggaran resmi negara (off-budget spending) yang sulit diawasi secara ketat.
Para analis makroekonomi menilai bahwa pergeseran regulasi ini memperlemah fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan aset strategis nasional. Sentralisasi kontrol elite yang berjalan cepat ini dipandang dapat menciptakan ketidakpastian baru bagi iklim usaha dan tata kelola korporasi yang bersih.
“Kepergian figur pengawal disiplin anggaran memicu kekhawatiran nyata di kalangan pelaku pasar bahwa defisit anggaran akan melebar di bawah tekanan target-target politik jangka pendek,” ungkap Hasnain Malik, perwakilan riset dari Tellimer Dubai dalam rilis evaluasi pasarnya, Senin (18/5/2026).
Kondisi tersebut diperberat oleh data hasil survei berkala dari lembaga akademis nasional yang menunjukkan mayoritas pelaku ekonomi mulai merasakan tanda-tanda penciutan peran sektor swasta. Dominasi institusi bentukan pemerintah dikhawatirkan dapat menahan laju ekspansi investasi baru dari luar negeri.
Dampak dari kecemasan para pemodal internasional ini tercermin langsung dari fluktuasi indeks harga saham dan berlanjutnya aksi jual portofolio obligasi negara. Para pengelola dana global menuntut adanya kejelasan mengenai batasan intervensi eksekutif terhadap otoritas moneter pusat.
“Penurunan kredibilitas pengelolaan fiskal di mata lembaga rating internasional merupakan risiko yang harus dihindari, karena akan langsung berdampak pada naiknya beban biaya utang baru yang harus ditanggung pemerintah,” tegas perwakilan investasi dari SGMC Capital Singapura, Mohit Mirpuri.
Pemerintah sendiri terus berupaya meyakinkan pelaku pasar bahwa integrasi BUMN di bawah Danantara ditujukan untuk menciptakan efisiensi operasional dan memperkuat daya tawar korporasi domestik di kancah regional. Transformasi ini diklaim tetap berjalan di atas koridor hukum dan prinsip kepatuhan yang berlaku. ***
