GarudaGlobal.net — Komisi XI DPR RI mempertanyakan efektivitas bauran kebijakan moneter Bank Indonesia setelah seluruh instrumen intervensi pasar yang dikerahkan gagal menahan depresiasi rupiah yang menembus level Rp17.600 per dolar AS dalam rapat kerja di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026. Parlemen menyoroti inefisiensi alokasi modal penyeimbang mengingat tekanan terhadap nilai tukar tetap berlanjut di tengah agresivitas bank sentral.
Aksi jual masif di pasar keuangan domestik dinilai belum mampu diredam oleh penerbitan instrumen jangka pendek berimbal hasil tinggi. Tekanan eksternal akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah terbukti mempercepat arus modal keluar dari pasar berkembang.
DPR mengkhawatirkan dampak transmisi pelemahan kurs ini terhadap kinerja korporasi, terutama terkait lonjakan biaya impor bahan baku industri. Risiko pembengkakan beban utang valuta asing kini mengancam stabilitas neraca keuangan sektor swasta.
“Pertanyaan kritis adalah semua instrumen yang dimiliki sudah dilakukan tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino di Gedung Parlemen, Senin (18/5/2026).
Amunisi likuiditas valuta asing Indonesia tercatat mengalami erosi signifikan akibat intervensi masif di pasar spot dan forward. Cadangan devisa menyusut drastis dari posisi US$156,5 miliar pada Desember 2025 menjadi US$146,2 miliar per April 2026.
Meskipun BI menaikkan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia hingga ke level 6,40 persen, daya tarik aset domestik masih tertahan oleh sentimen hindar risiko global. Pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder yang mencapai ratusan triliun rupiah juga belum mampu menstabilkan kurva imbal hasil.
Ketidakpastian ini diperparah oleh ruang pelonggaran suku bunga acuan atau BI-Rate yang kini sepenuhnya tertutup untuk menjaga paritas suku bunga. Pelaku pasar kini mengalkulasi ulang eksposur risiko operasional mereka di tengah rezim suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama.
“Meskipun BI-Rate kami pertahankan 4,75 persen, tampaknya ke depan untuk ruang penurunannya kemungkinan semakin lama semakin tertutup,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo, Senin (18/5/2026).
Kombinasi pelemahan kurs dan tingginya biaya modal berpotensi memicu tekanan inflasi dari barang impor yang cukup tinggi pada kuartal depan. Korporasi manufaktur yang bergantung pada rantai pasok global dipastikan harus melakukan penyesuaian harga jual di tingkat konsumen.
Penurunan indeks harga saham domestik hingga melebihi 20 persen mencerminkan pudarnya premium risiko investasi Indonesia di mata pengelola dana global. BI dituntut melakukan rekalibrasi strategi moneter agar tidak mengorbankan pertumbuhan jangka panjang sektor korporasi.
Koordinasi makroprudensial yang lebih ketat menjadi urgensi utama demi mencegah pembatasan likuiditas yang lebih dalam di pasar perbankan. Ketegasan kebijakan bank sentral kini dinantikan untuk memberikan kepastian prediktabilitas bisnis bagi para pelaku usaha internasional. ***
