garudaglobal.net — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah mencapai titik kritis pada Selasa, 12 Mei 2026, setelah mata uang Garuda terjatuh ke level Rp 17.519 per dolar AS pada perdagangan intraday.
Angka ini menandai posisi terlemah sepanjang sejarah pasar spot Indonesia, melampaui rekor krisis pandemi 2020, dipicu oleh kegagalan gencatan senjata AS-Iran yang mengancam stabilitas energi global.
Kenaikan harga minyak Brent ke USD 104,51 per barel menciptakan efek domino bagi emiten domestik yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor dan eksposur utang valas.
Pemerintah menghadapi tantangan kredibilitas fiskal mengingat kurs aktual saat ini telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 dengan selisih mencapai lebih dari Rp 1.000 per dolar.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merespons situasi ini dengan mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) untuk meredam lonjakan yield obligasi yang mulai menekan biaya modal korporasi.
“Pemerintah memiliki dana yang siap digunakan guna mencegah imbal hasil obligasi tidak melonjak terlalu tinggi akibat tekanan pasar,” ungkap Purbaya pada Selasa, 12 Mei 2026.
Meskipun SRBI mencatat arus modal masuk sebesar Rp 78,1 triliun, pasar tetap mencermati risiko penurunan status pasar Indonesia oleh MSCI yang dapat memicu capital outflow lebih masif.
Bank Indonesia melakukan langkah stabilisasi non-konvensional melalui intervensi di pusat-pusat keuangan global demi memitigasi risiko penularan dari pelemahan mata uang regional Asia.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan operasi stabilisasi menyeluruh di pasar offshore Singapura, Hong Kong, hingga New York.
“Hong Kong kami intervensi, Singapura kami intervensi, London kami intervensi, New York kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out,” tegas Perry pada Selasa, 12 Mei 2026.
Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, memproyeksikan rupiah masih berisiko melemah selama premi risiko geopolitik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi.
Sektor industri makanan olahan, farmasi, dan elektronik diprediksi akan menjadi pihak yang paling terdampak oleh inflasi impor dalam satu hingga tiga bulan ke depan jika tren ini berlanjut.
Pemerintah kini dituntut melakukan kalkulasi ulang terhadap beban subsidi energi agar ketidakpastian nilai tukar ini tidak mengganggu target defisit anggaran di akhir tahun fiskal 2026. ***
