Kemenkeu Arsip - Garuda Global

25 Apr

Efisiensi Fiskal vs Logistik: Dilema PPN Jalan Tol dalam Renstra 2028

ChandraEkonomi BisnisDJP, Jalan Tol, Kebijakan Pemerintah, Kemenkeu, Pajak, PPN

garudaglobal.net — Pemerintah sedang menakar risiko ekonomi dari rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol yang diproyeksikan sebagai instrumen perluasan basis pajak pada tahun 2028. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran serius di sektor bisnis karena Indonesia saat ini mencatatkan biaya logistik tertinggi di dunia sebesar 14,29 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan negara-negara maju. Penambahan beban pajak 11 persen pada tarif tol dikhawatirkan akan menggerus daya saing industri manufaktur nasional serta memperlambat rotasi arus modal di tengah target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Investor di sektor infrastruktur juga menyoroti potensi penurunan tingkat pengembalian modal (IRR) jika kebijakan ini memicu migrasi kendaraan…

22 Apr

Restrukturisasi Fiskal Menkeu Purbaya Rombak Posisi Strategis Eselon I

ChandraEkonomi BisnisKemenkeu, Purbaya, Reshuffle

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah manajerial signifikan dengan menonaktifkan dua pejabat eselon I paling berpengaruh pada Selasa, 21 April 2026. Luky Alfirman yang menjabat Dirjen Anggaran serta Febrio Nathan Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal resmi dilepaskan dari tanggung jawab operasional mereka di Lapangan Banteng. Keputusan ini diambil di tengah upaya kementerian melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal agar selaras dengan target efisiensi belanja negara dan ekspansi ekonomi yang dicanangkan pemerintahan saat ini. Untuk menjamin kontinuitas bisnis dan layanan birokrasi, kementerian menunjuk Pelaksana Harian (Plh) guna mengelola fungsi teknis hingga terpilihnya pejabat definitif melalui proses seleksi ketat.…

25 Mar

Menkeu Purbaya Relaksasi Batas Lapor SPT Pribadi Hingga 30 April

ChandraEkonomi BisnisCoretax, DJP, Kemenkeu, Pajak, Purbaya, SPT

garudaglobal.net — Kementerian Keuangan mengambil langkah strategis dengan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan ini menggeser tenggat waktu normal 31 Maret menjadi 30 April 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi keputusan tersebut sebagai respons atas dinamika teknis dan jadwal nasional yang padat. "Fix perpanjang sehingga akhir April 2026. Nanti dibuat regulasi tertulis. Biar Pak Sekjen yang bikin," tegas Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026. Keputusan ini dinilai sebagai langkah elegan untuk menjaga iklim kepatuhan pajak di tengah transisi sistem digital. Selain mengakomodasi…

12 Mar

Friderica Widyasari Dewi Pimpin OJK: Restorasi Kepercayaan Investor Global

ChandraEkonomi BisnisDPR RI, IHSG, Kemenkeu, Keuangan, OJK

garudaglobal.net — Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A., sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 pada Kamis (12/3). Langkah strategis ini merupakan respons cepat otoritas untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pasca pengunduran diri massal jajaran pimpinan OJK dan BEI pada akhir Januari lalu. Friderica, yang memiliki latar belakang kuat di industri pasar modal, kini mengemban misi berat untuk memulihkan kredibilitas sektor keuangan Indonesia di mata investor internasional. Menghalau Risiko Penurunan Status Pasar Frontier Fokus utama kepemimpinan baru ini adalah menyelesaikan kemelut transparansi data free float yang memicu peringatan keras dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).…

08 Mar

Sentralisasi Kebijakan Picu Fitch Ratings Pangkas Outlook Utang Indonesia

ChandraEkonomi BisnisEkonomi, IHSG, Kemenkeu, Purbaya

GarudaGlobal.net — Kredibilitas manajemen fiskal Indonesia kini berada di bawah pengawasan ketat pasar modal internasional. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings secara resmi merevisi outlook peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026). Meskipun mempertahankan peringkat pada level BBB (investment grade), Fitch menyoroti meningkatnya risiko ketidakpastian kebijakan di tengah tren sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan yang kian menguat dalam struktur pemerintahan baru. "Revisi outlook ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran mengenai terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan," tulis Fitch Ratings dalam pernyataan resminya tertanggal 4 Maret 2026.…

28 Feb

KPK Amankan Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi Importasi

HariNasionalBea Cukai, Kemenkeu, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap BBP, Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terkait skandal korupsi importasi pada Jumat (27/2/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan institusi strategis negara demi menjamin kepastian hukum di sektor perdagangan internasional. BBP kini mendekam di Rutan Cabang Gedung Merah Putih untuk masa penyidikan 20 hari. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan pengembangan dari operasi sebelumnya yang telah menjaring enam tersangka. Tersangka BBP ditangkap di Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur pada Kamis (26/2/2026) melalui operasi yang didukung penuh oleh Itjen Kemenkeu. Kasus ini menyoroti kerentanan sektor…

27 Feb

Kemenkum Klarifikasi Status Kewarganegaraan Anak Alumni LPDP di Inggris

HariNasionalBeasiswa, Kemenkeu, LPDP, Perahu Nusantara, WNA, WNI

garudaglobal.net — Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait status kewarganegaraan anak dari penerima beasiswa (awardee) LPDP berinisial DS. Dirjen AHU Widodo menegaskan bahwa berdasarkan regulasi internasional, anak tersebut tetap menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini dikarenakan Inggris tidak menerapkan sistem ius soli, yang berarti kelahiran di wilayah tersebut tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan lokal. Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Kamis (26/2/2026), Widodo menyampaikan bahwa klaim DS mengenai status kewarganegaraan anaknya adalah tidak akurat secara hukum. Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya klarifikasi tegas guna menjaga integritas sistem kewarganegaraan…

25 Feb

Menkeu Tindak Tegas Pelanggaran Kontrak LPDP: Audit 600 Awardee

HariNasionalBeasiswa, Kemenkeu, LPDP, Viral

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sanksi berat berupa blacklist dan pengembalian dana bagi penerima beasiswa LPDP yang melanggar kontrak serta mencederai integritas nasional pada Senin (23/2/2026). Keputusan strategis ini diambil menyusul kasus alumnus Dwi Sasetyaningtyas yang memicu sentimen negatif publik terkait loyalitas penerima dana negara. Purbaya menginstruksikan pemblokiran akses karier Dwi di seluruh ekosistem pemerintahan sebagai bentuk hukuman atas pernyataan yang dinilai merendahkan kedaulatan identitas bangsa. Langkah ini juga menjadi bagian dari audit lebih luas yang dilakukan LPDP terhadap 600 lebih penerima beasiswa yang belum kembali ke tanah air sesuai kesepakatan. Direktur LPDP Sudarto mengungkapkan bahwa pengawasan…